Kelompok Asia Pulp & Paper (APP) Indonesia telah menjadi sasaran banyak LSM selama bertahun-tahun karena dugaan dampak negatif terhadap hutan tropis. Hal ini memuncak dalam kampanye spektakuler yang diluncurkan oleh Greenpeace pada tahun 2011 berdasarkan Ken Barbie “dumping”. Alasannya adalah bahwa mainan bermerk Mattel dituduh menggunakan produk kertas APP yang terkait dengan tebang habis hutan alam di kepulauan Indonesia. APP mengadakan serangan balik di media dengan penerbitan harian iklan yang mempromosikan praktek pembangunan berkelanjutannya. Wartawan dari seluruh dunia juga diundang untuk menghadiri tur konsesi APP untuk menunjukkan upaya konservasi mereka, dan sejumlah artikel yang kemudian ditulis sesudah itu.
Apa yang sebenarnya terjadi adalah subjek dari diskusi, di tengah-tengah radikal, namun sah, sudut pandang dari sebuah LSM lingkungan dan argument-argumen yang sama-sama sah dari perusahaan besar untuk mengamankan akses ke serat sebagai produk utama utamanya.
Pertama, perdebatan umumnya berkisar pada masalah ilegalitas untuk pasokan kayu, yang, dalam kasus ini, tampaknya menjadi titik masuk yang salah untuk membuat analisis. Kelompok Pulp dan kertas utama yang beroperasi di Indonesia (APRIL adalah dalam situasi yang sama) memiliki sedikit alasan untuk melampaui apa yang telah diperoleh dengan cara hukum: pemerintah Indonesia selalu sangat longgar dalam perlakuan mereka terhadap kelompok-kelompok ini (mungkin karena penyuapan), langsung dari sejak awal dukungan publik mereka pada 1980. Tapi argumen-argumen objektif dapat dibuat terhadap banyak keputusan-keputusan oleh otoritas nasional atau sub-nasional: memang, sementara legalitas tentu berasal dari konvensi tertentu, dalam hal ini konvensi yang mendasari semua keputusan mengenai sektor pulp dan kertas di Indonesia berbeda secara radikal dari yang ditemukan di negara lain. Untuk menggambarkan hal ini, sudah diakui bahwa hutan primer dikonversi ketika daerah yang rusak juga tersedia, atau bahwa pabrik pulp mendapatkan izin untuk memperluas ketika kapasitas pengolahan saat ini jauh melebihi pasokan kayu yang aman berkelanjutan.
 Deforestasi di Kalimantan dan Sumatra |
Selain itu, sementara gagasan legalitas di Indonesia masih dipertanyakan karena bias yang cukup besar dalam mendukung industri pulp dan kertas, ilegalitas juga ada untuk berbagai derajat. Beberapa contoh muncul dalam pikiran: izin-izin konsesi hutan yang diperoleh melalui suap dari waktu ke waktu; beberapa kondisi yang dianggap wajib tidak selalu terpenuhi: kedalaman gambut (kurang dari 3m), kondisi subjek hutan untuk penebangan (kurang dari 20 m2 / ha spesies komersial), dan keseimbangan antara kapasitas pengolahan kayu dan pengembangan hutan tanaman, diantara banyak yang lainnya. Oleh karena itu, kita bisa serius mempertimbangkan apakah kelompok-kelompok ini beroperasi secara legal bahkan ketika konsesi hutan dan dokumen terkait tersedia? Jelas bahwa setidaknya dalam kasus khusus ini, legalitas tidak berarti keberlanjutan.
Kedua, aspek lain fundamental dari perdebatan ini menganggap kredibilitas janji-janji yang dibuat oleh APP, yang tanpa lelah menyangkal rencana aksi dan komitmen lain mereka sendiri. Pada tahun 2002, segera setelah krisis keuangan yang melanda kelompok itu dan mengungkapkan praktek mereka, APP berjanji untuk mencapai pasokan yang berkelanjutan berdasarkan perkebunan akasia dan perkebunan kayu putih … hingga tahun 2007. Ini kemudian ditunda selama beberapa tahun, dan APP sekarang berbicara tentang tahun 2015. Orang harus menjadi sangat naif untuk bisa mempercayai hal ini.
Hal ini membawa kita ke titik ketiga: apa yang dimaksud dengan pasokan serat untuk produksi pulp yang berkelanjutan?, dan bagaimana hal itu dapat dicapai? Hal ini mengejutkan bahwa kelompok ini dengan bangga mengklaim menggunakan sekitar 60 persen serat dari perkebunan untuk kebutuhannya. Apakah ini benar-benar sesuatu yang bisa dibanggakan? Mari kita mengingatkan pembaca bahwa Indah Kiat, kelompok pabrik pulp pertama, mulai operasi pada tahun 1984, hampir 30 tahun yang lalu! Di sini, penting untuk memahami apa sebenarnya yang dimaksud: norma-norma di seluruh dunia untuk negara pabrik pulp menyatakan bahwa mereka harus dan sejak dari awal operasi, memproduksi menggunakan serat hanya dari perkebunan saja. Indonesia adalah kasus unik di dunia dalam hal produksi pulp karena bergantung pada Mixed Tropical Hardwood (MTH), yang merupakan campuran dari berbagai spesies yang diambil dari hutan alam. Hal ini sebagian menjelaskan perluasan mengesankan dari sektor ini di Indonesia, yang naik dari peringkat ke-27 ke peringkat ke-8 diantara produsen pulp dunia dalam satu dekade (1988-1997). Hal ini dimungkinkan oleh kemauan politik (dengan semua subsidi terkait) dan dengan biaya produksi yang termasuk diantara yang terendah di dunia karena akses hampir bebas untuk kekayaan alam negara tersebut.
Hal ini membawa kita ke titik ketiga: apa yang dimaksud dengan pasokan serat untuk produksi pulp yang berkelanjutan?, dan bagaimana hal itu dapat dicapai? Hal ini mengejutkan bahwa kelompok ini dengan bangga mengklaim menggunakan sekitar 60 persen serat dari perkebunan untuk kebutuhannya. Apakah ini benar-benar sesuatu yang bisa dibanggakan? Mari kita mengingatkan pembaca bahwa Indah Kiat, kelompok pabrik pulp pertama, mulai operasi pada tahun 1984, hampir 30 tahun yang lalu! Di sini, penting untuk memahami apa sebenarnya yang dimaksud: norma-norma di seluruh dunia untuk negara pabrik pulp menyatakan bahwa mereka harus dan sejak dari awal operasi, memproduksi menggunakan serat hanya dari perkebunan saja. Indonesia adalah kasus unik di dunia dalam hal produksi pulp karena bergantung pada Mixed Tropical Hardwood (MTH), yang merupakan campuran dari berbagai spesies yang diambil dari hutan alam. Hal ini sebagian menjelaskan perluasan mengesankan dari sektor ini di Indonesia, yang naik dari peringkat ke-27 ke peringkat ke-8 diantara produsen pulp dunia dalam satu dekade (1988-1997). Hal ini dimungkinkan oleh kemauan politik (dengan semua subsidi terkait) dan dengan biaya produksi yang termasuk diantara yang terendah di dunia karena akses hampir bebas untuk kekayaan alam negara tersebut.
 Greenpeace akrobat pada markas besar Mattel pada tanggal 8 Juni 2011. |
Alasan kedua menyangkut besarnya kebutuhan serat. Dalam rangka untuk beroperasi pada kapasitas penuh, pabrik pulp besar dari kelompok seperti APP akan membutuhkan lebih dari satu juta hektar perkebunan yang tumbuh dengan cepat (6-7 rotasi tahun, setara dengan 100×100 km2). Tapi ini tidak realistis mengingat bahwa meningkatkan proporsi tanah yang telah dialokasikan untuk pembangunan perkebunan adalah lahan gambut, di mana pohon berjuang untuk tumbuh (belum lagi masalah lingkungan yang terkait dengan pengeringan lahan basah); konflik sosial secara teratur muncul ketika penduduk setempat mengklaim hak mereka, dan kebutuhan logistik merupakan tantangan kolosal yang belum terpenuhi (tidak ada yang pernah hampir dicapai di Indonesia sejauh ini).
Pada tahun 2006, kelompok ini melewatkan kesempatan untuk menunjukkan komitmen nya untuk ke arah yang berkelanjutan. Sejumlah apa yang disebut “perkebunan yatim”-yaitu tidak terkait dengan pabrik pulp-didirikan di Kalimantan (provinsi-provinsi Indonesia di Borneo) dan berada di pembuangan pulp utama dan kelompok kertas sebagai pengganti penghancuran ratusan ribu hektar hutan alam di Sumatera. Kesempatan ini tidak diambil, karena kelompok ini akhirnya memutuskan untuk mengontrol perkebunan untuk memasok pabrik pulp mereka … di Cina.
Penting untuk dicatat bahwa kelompok-kelompok ini justru memiliki kebebasan bertindak yang luar biasa, yang berdampak pada kebiasaan-kebiasaan mereka sekarang dan mendatang. Pada tahun 2001, APP menyatakan moratorium pada 13 bilyar USD utang, yang merupakan kelalaian terbesar di sebuah negara berkembang pada waktu itu, dan salah satu yang tampaknya mungkin dipalsukan. Mengambil keuntungan dari krisis ekonomi Asia pada akhir 1990-an, kelompok ini menyatakan kerugian yang sangat besar, menyatakan bahwa utangnya adalah dalam Dollar Amerika, namun pabrik mampu mendapatkan keuntungan dari penurunan biaya produksi dalam negeri menyusul devaluasi spektakuler mata uang Indonesia. Ini secara luas diketahui bahwa kelompok-kelompok ini menggunakan sistem akuntansi ganda. Kurangnya transparansi dalam account tersebut tidak pernah ditangani, bahkan ketika konteksnya adalah kondusif dengan default dan tekanan berikutnya dari kreditur.
 Sebuah laporan dari Rainforest Action Network (RAN) dan Hutan Tropis Jepang Action Network (JATAN) di tahun 2010, memperkiraan emisi karbon dioksida produksi kertas APP pada beberapa level magnitude melebihi jumlah yang diklaim APP. Secara keseluruhan laporan ini memperkirakan total emisi APP bersih (emisi diimbangi dengan penyerapan karbon oleh perkebunan-nya) 67-86 juta ton CO2e pada 2006, atau itu lebih dari 165 negara. Pada saat ini, APP mengatakan laporan tersebut “sangat melebih-lebihkan dan salah menyatakan jejak karbon APP”. |
Satu teori yang disajikan secara lebih rinci dalam penelitian terbaru menunjukkan dengan cara yang kontra-intuitif bahwa pabrik pulp dan kertas hanyalah “kendaraan” untuk menghasilkan keuntungan di tempat lain, sebagaimana pemilik (keluarga Widjaya, salah satu terkaya di negeri ini) memiliki perusahaan-perusahaan pemasok serat, asuransi, bahan kimia, energi, dll. Dengan demikian, melalui teknik “transfer harga” yang ilegal, pemilik menemukan cara untuk membuat keuntungan sebanyak mungkin di perusahaan-perusahaan satelit -kayu, bahan kimia asuransi,, dll- dengan penjualan produk-produk ini dengan harga jauh di atas harga pasar. Mereka dapat melakukannya karena mereka mengontrol semua entitas, termasuk pabrik pulp dan kertas, bahkan jika investasi langsung mereka relatif terbatas pada akhirnya. Di sisi lain, mereka tidak memiliki kepentingan tertentu dalam membuat keuntungan pada tingkat pabrik karena terutama dibiayai melalui pinjaman bank dan pasar modal internasional. Para kreditur yang karena itu tidak bisa mendapatkan ganti, karena banyak faktor menghambat aksi mereka: mutu dari rekening, struktur pemerintahan, korupsi merajalela di pengadilan nasional, dan fakta bahwa semua aset berharga terkonsentrasi di Indonesia (kami tidak akan membahas masalah Cina di sini). Meskipun demikian, konteks “keajaiban Asia” selama beberapa dekade sebelumnya dan terutama pada 1990-an (dengan salah) menyebabkan para investor percaya bahwa investasi mereka akan sangat menguntungkan.
Pada akhirnya, ketersediaan hutan-hutan alam tidak hanya memungkinkan perluasan industri pulp dan kertas Indonesia dengan memperbarui akses untuk serat murah, tapi juga memberikan alasan untuk jalan semacam itu. Memang, ketersediaan sumber daya hutan telah menyediakan industri ini dengan tujuan: sewa mencakup skala yang sangat besar untuk biaya produksi yang sangat rendah dan meluasnya praktik “transfer pricing” antara entitas kelompok. Selanjutnya, keterbelakangan perkebunan tidak hanya telah diabaikan, tetapi juga dimanipulasi untuk memberikan argumen negosiasi yang di ulang-ulang: aksi-aksi rencana untuk mencapai tujuan pasokan berkelanjutan, berbasis perkebunan secara teratur diumumkan-menunjukkan bahwa masalahnya adalah dalam perjalanan untuk diselesaikan atau diatur – tetapi tidak pernah dipenuhi.
Elemen-elemen ini harus diingat untuk mengantisipasi langkah-langkah dan kredibilitas kampanye media APP dimasa depan bersama dengan orang-orang dari Greenpeace. Mereka juga dimasukkan ke dalam perspektif kelompok “upaya” menuju konservasi hutan dan keanekaragaman hayati, yang liputan media tampaknya lebih dekat dengan greenwashing daripada kemauan nyata untuk memastikan praktek-praktek berkelanjutan. Menyiarkan fakta bahwa perhatian hati-hati telah diberikan kepada harimau Sumatera dengan menyisihkan puluhan ribu hektar hutan, ketika hampir satu juta hektar alam (seringkali hutan primer) telah di tebang habis selama 30 tahun terakhir ini lebih ironis dari kredibel. Analisis rinci struktur kelompok, praktek keuangan dan industri, hubungan dengan pemerintah Indonesia, praktek pasokan serat dan kekuatan negosiasi yang besar, semua menyatu menuju satu kesimpulan tunggal: APP tidak pernah merubah jalannya, dan tampaknya tidak akan pernah. Jalan ini merupakan ancaman serius terhadap hutan alam yang tersisa dari Indonesia pada umumnya, dan Sumatera pada khususnya.
Untuk informasi lebih lanjut:
Pirard, R. and L.C. Irland, 2007, Missing links between timber scarcity and industrial expansion: the lessons from the Indonesian Pulp and Paper sector, Forest Policy and Economics, 9 (8), pp. 1056-70
Pirard, R. and R. Rokhim, 2006, Asia Pulp & Paper Indonesia: the business rationale that led to forest degradation and financial collapse, CIFOR Working Paper No. 33, Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor, 29 p.