Kurangnya kerangka kerja dan peraturan yang jelas mengenai mekanisme mitigasi perubahan iklim yang ditawarkan, dikenal sebagai Penurunan Emisi dari Penggundulan Hutan dan Degradasi Hutan (REDD) bisa membahayakan keefektifannya dan menempatkan komunitas yang bergantung pada hutan beresiko mengalami eksploitasi, sebuah laporan baru yang dikeluarkan oleh kelompok kebijakan hak lingkungan hidup memperingatkan.
Dalam “THE END OF THE HINTERLAND: Forests, Conflict and Climate Change”, Rights and Resources Initiative (RRI) yang berbasis di Washington memperingatkan bahwa tanpa peraturan yang jelas untuk menghadapi masalah kepemilikan lahan dan hak-hak hutan, REDD dapat meningkatkan konflik dengan mendorong nilai perkiraan dari lahan hutan. Masyarakat hutan – yang bisa mendapatkan banyak di bawah mekanisme yang terencana dan terlaksana dengan baik – bisa terkena resiko.
“Lahan hutan sedang meledak nilainya untuk produksi makanan, bahan bakar, serat, dan sekarang karbon,” tulis penulis dalam laporannya. ” Sementara era pedalaman akan berakhir, masa depan daerah hutan belum jelas. Akan ada perhatian dan investasi dari nasional dan global yang tak ada bandingannya di tahun 2010 – namun siapa yang akan menjalankan agendanya dan siapa yang akan membuat keputusannya?”
 Penggundulan hutan adalah sumber emisi yang lebih besar dari seluruh mobil, truk, pesawat, dan kapal di dunia digabungkan. |
Laporan ini melihat ulang beberapa pertanyaan utama yang menggantung di REDD, terutama yang menyangkut hak-hak lahan, korupsi, pemerintah, finansial, dan keadilan keuntungan. Dipertanyakan apakah REDD akan mereformasi pemerintahan mengenai hutan, sebuah area yang sejak lama telah terjangkiti korupsi dan pengelolaan yang salah, dan perlu dicatat bahwa beberapa institusi yang terlibat dalam pengembangan REDD memiliki catatan buruk mengenai hak-hak kemanusiaan dan lingkungan. Lebih lanjut, laporan itu menyebutkan, kurangnya kerangka kerja pada REDD dapat memacu kesepakatan-kesepakatan karbon hutan yang beresiko. Skema yang masih samar-samar telah berkembang, dengan kasus-kasus yang dilaporkan terjadi di Indonesia dan Papua Nugini, di mana pemilik lahan diminta untuk membayar untuk hak memperoleh pembayaran REDD. Peraturan dan regulasi yang jelas dapat memangkas ketidakadilan seperti itu, namun tantangan pemerintah yang menakutkan akan tetap ada untuk diatasi dalam rangka memastikan REDD adil dan efektif.
“Dunia siap menghadapi momen yang penuh kesempatan ini. Gerakan dari masyarakat, advokat, dan pemerintah di tahun 2010 ini bisa berakhir dengan kemunduran yang menghancurkan, atau memprovokasi perubahan yang besar dan positif,” tulis sang penulis. “Dalam perjalanan ke Kopenhagen, kelompok-kelompok ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kapasitas, keinginan, dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk bergabung dalam kebijakan di tingkat internasional. Kini kontes bergeser kembali ke area lokal dan nasional – di mana peraturan dan keuntungan akan dipilah-pilah.”
THE END OF THE HINTERLAND: Forests, Conflict and Climate Change PDF – 1.6 MB